Bersihkan Kejagung!

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani membersihkan segala perilaku buruk para petinggi maupun pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, masalah yang tengah menimpa Kejagung sudah menjadi masalah publik.

"KPK harus berani usut tuntas setuntas-tuntasnya, sehingga jelas siapa yang bersalah harus diberi sanksi hukum," ujar Hidayat usai mengahadiri simposium bertema Islam Menebar Rahmat Memajukan Kesejahteraan Bangsa dalam rangka memperingati Momentum Satu Tahun Kebangkitan Nasional Persatuan Umat Islam di Gedung Nusantara V DPD, kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (14/6/2008).

Hidayat menambahkan, nama baik kejaksaan harus segera diselamatkan termasuk orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya harus dibersihkan nama baiknya.

"Mana yang terkena fitnah dibersihkan namanya. Supaya kepercayaan orang terhadap penegak hukum (kejagung) bisa ditegakkan," lanjutnya .

Hidayat pun menyatakan setuju, jikalau presiden mengeluarkan surat yang berisi perintah agar perbaikan internal di kejagung dibenahi. Hidayat pun berharap Kejagung juga ikut memberikan respon yang positif jika surat perintah itu dikeluarkan.

"Ya setuju, kejagung harus respon positif. Minimal nama-nama yang disebut sementara dinon aktifkan sampai tuntas penyelidikan. Ini kesempatan emas bagi kejagung untuk buktikan bahwa mereka bisa bebas dan bersih dari mafia peradilan," tukasnya. [Okezone]

Muhammad Hidayat Nur Wahid

Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. (lahir di Klaten, Jawa Tengah pada 8 April 1960) adalah Ketua MPR Indonesia untuk periode 2004-2009 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dari 21 Mei 2000 hingga 11 Oktober 2004.

Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009 setelah mengalahkan saingannya — Sucipto - dengan selisih dua angka yang diusung Koalisi Kebangsaan.

Dari pernikahannya dengan Almarhum Hj. Kastian Indriawati, Hidayat mempunyai empat anak: Inayatu Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, dan Hubaib Shidiqi. Setelah istri pertamanya tersebut wafat, Hidayat Nur Wahid menikahi seorang janda dr. Diana Abbas Thalib pada tanggal 11 Mei 2008 di TMII.

Ia politisi, uztad dan cendekiawan yang bergaya lembut dan mengedepankan moral dan dakwah. Sosoknya semakin dikenal masyarakat luas setelah ia menjabat Presiden Partai Keadilan (PK), kini menjadi Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dosen STAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tidak pernah bercita-cita jadi politisi. Kepemimpinnya di PK memberi warna tersendiri dalam peta perpolitikan nasional. Namanya kini disebut-sebut sebagai salah seorang calon Presiden atau Wakil Presiden Pemilu 2004.
Dalam memimpin PKS, ia bertekad menjadikan partai ini harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom, ia mengatakan, partainya tidak semata-mata ingin ikut dan memenangkan Pemilu, melainkan kehadiran PKS harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa.

Amien Rais

Prof. Dr. H. Amien Rais (lahir di Solo, 26 April 1944) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 - 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada bulan Oktober 1999.

Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Setelah partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Amien Rais ikut mendeklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri sampai tahun 2005.

Sebuah majalah pernah menjulukinya sebagai "King Maker". Julukan itu merujuk pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999.

Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah yang fanatik. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta. Masa belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.

Kembali ke tanah air, Amien kembali ke kampusnya, Universitas Gadjah Mada sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah cendekiawan yang berdiri paling depan. Tak heran ia kerap dijuluki Lokomotif Reformasi.
Akhirnya setelah terlibat langsung dalam proses reformasi, Amien membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 dengan platform nasionalis terbuka. Ketika hasil pemilu 1999 tak memuaskan bagi PAN, Amien masih mampu bermain cantik dengan berhasil menjadi ketua MPR.

Posisinya tersebut membuat peran Amien begitu besar dalam perjalanan politik Indonesia saat ini. Tahun 1999, Amien urung maju dalam pemilihan presiden. Tahun 2004 ini, ia maju sebagai calon presiden dan meraih hampir 15% suara nasional.

Pada 2006 Amien turut mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT. Freeport Indonesia. Setelah terjadi Peristiwa Abepura, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar secara tidak langsung menuding Amien Rais dan LSM terlibat dibalik peristiwa ini. Tapi hal ini kemudian dibantah kembali oleh Syamsir Siregar. [1]

Pada Mei 2007 ia mengaku bahwa semasa kampanye pemilihan umum presiden pada tahun 2004 ia menerima dana nonbujeter Departemen Perikanan dan Kelautan dari Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri sebesar Rp200 juta sekaligus menuduh bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya turut menerima dana dari departemen tersebut, termasuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.